PENGADAAN JASA KONSULTAN HUKUM PERUM PFN 2019

PENGADAAN JASA KONSULTAN HUKUM PERUM PFN 2019

PENGUMUMAN

PENGADAAN JASA KONSULTAN HUKUM PERUM PFN

Nomor: 001/GAO/PJ/PFN/VIII/2019

Tanggal: 28 Agustus 2019

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 014/SK/DIR/PFN/XI/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan barang/Jasa Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara, Departemen Umum Perum Produksi Film Negara membuka seleksi pengadaan jasa konsultan hukum dengan penjelasan sebagai berikut:

Paket Pekerjaan: Pengadaan Jasa Konsultan Hukum Perum PFN

Lingkup pekerjaan:                               

  • Legal Consultation~ menampung permasalahan, mendiskusikan, mencarikan solusi dan memberikan saran-saran kepada Perum Produksi Film Negara untuk mengantisipasi dan mengelola resiko hukum yang mungkin timbul dalam bisnis.
  • Legal Review~ mereview perjanjian/ dokumen hukum terkait pengelolaan bisnis (termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perusahaan, perjanjian kerja, dan perjanjian kerja sama).
  • Legal Drafting~ membuat berbagai macam perjanjian, dalam bentuk MOU, kesepakatan bersama, LOI, addendum; ataupun berupa perjanjian investasi, perjanjian kerja sama, perjanjian nominee, perjanjian distribusi, dan sebagainya sesuai kebutuhan perusahaan.
  • Legal Audit~ pemeriksaan dari segi hukum secara detail terhadap seluruh aspek hukum perusahaan; baik dari aspek permodalan, kepengurusan dan pendelegasian wewenang, pengelolaan aset perusahaan, ketenagakerjaan dan hubungan hukum dengan pihak ketiga.
  • Legal Opinion~ menganalisis dan memberikan pendapat dari segi hukum secara spesifik dan mendalam guna suatu keperluan bisnis perusahaan; misal LO untuk Kredit, LO untuk Investasi, LO untuk akuisisi dan lain sebagainya.
  • Legal Training~ menjadi pengajar/pelatih dalam sesi pelatihan internal di Perum Produksi Film Negara.
  • Non Litigation~ membantu Perum Produksi Film Negara dalam menyelesaikan sengketa di luar peradilan, melalui jalur mediasi, negosiasi; di bidang hukum perdata, hak atas kekayaan intelektual maupun perselisihan ketenagakerjaan.
  • Litigation~ mendampingi atau mewakili Perum Produksi Film Negara dalam menyelesaikan sengketa secara Litigasi (melalui peradilan), baik di bidang hukum perdata, pidana, masalah tata usaha negara, kepailitan, hak atas kekayaan intelektual maupun perselisihan ketenagakerjaan; memerlukan Surat Kuasa Khusus.
  • Intellectual Property Application~ konsultasi dan pengurusan aplikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, baik berupa Merk, Paten ataupun Desain Industri; memerlukan Surat Kuasa Khusus.

Persyaratan Peserta:

1. Melampirkan NPWP dan Bukti Pembayaran & Pelaporan Pajak bulan terakhir.

2. Melampirkan SIUP yang bergerak dalam bidang jasa konsultan hukum.

3. Memiliki Pengalaman paling sedikit 10 (sepuluh) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi hukum di lingkungan BUMN atau instansi pemerintah serta mencantumkan daftar klien yang pernah memakai jasa konsultasi hukum tersebut.

4. Mencantumkan biaya jasa konsultan hukum.

5. Periode pendaftaran ditutup tanggal  30 Agustus 2019 pukul 24.00 WIB

6. Periode Kontrak selama 1 (satu) tahun.

Dipersilahkan mengirimkan Law Firm Profile dan Surat Penawaran disertai dokumen persyaratan  tersebut di atas melalui email: legal@pfn.co.id atau ke alamat Kantor Perum Produksi Film Negara di Jalan Otto Iskandardinata Raya Kav. 125-127, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur 13330 Telp (021) 8192508.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *